Sistem Hukum Di Indonesia

Posted on

Sistem Hukum Di Indonesia – Halo sobat pembaca sekalian kembali lagi bersama kami di edin08.com yang pada kali ini kami akan membahas tentang Sistem Hukum Di Indonesia. Dari pada kamu penasaran yuk langsung simak aja penjelasannya dibawah ini.

penerapan sistem hukum di indonesia

Sistem merupakan sebuah kebulatan ataupun keseluruhan yang terorganisasi dan juga kompleks, sebuah himpunan ataupun perpaduan ha-hal ataupun bagian yang terbentuk sebuah kebulatan ataupun keseluruhan yang sangat kompleks. Terdapat sebuah komponen yang terhubung dan juga memiliki sebuah fungsi yang masing-masing terhubung yang menjadi sebuah sistem menurut pola. Sistem adalah susunan pandangan, asas, teori yang teratur.

Sistem Hukum di Indonesia

Sistem hukum Indonesia adalah perpaduan dari beberapa sistem hukum. Sistem hukum Indonesia adalah perpaduan hukum adat, hukum agama, dan juga hukum negara eropa terutama negara Belanda yakni sebagai Bangsa yang sudah pernah menjajah bangsa Indonesia. Belanda berada di negara Indonesia selama 3,5 abad. Maka tidaklah heran apabila banyak sekali peradaban mereka itu diwariskan termasuk dari sistem hukum. Bangsa Indonesia yang sebelumnya itu adalah bangsa yang sudah mempunyai budaya ataupun adat yang sangat banyak.

Bukti dari peninggalan ataupun fakta sejarah yang mengatakan bahwa di negara Indonesia dahulu banyak sekali berdiri kerajaan-kerajaan yang bercorak hindu-budha contohnya Sriwijaya, Singasari, Majapahit, dan lainnya. Zaman kerajaan itu meninggalkan suatu warisan-warisan budaya yang sampai saat ini masih ada. Salah satunya yakni peraturan-peraturan adat yang masih saja hidup dan juga bertahan sampai kini. 

Nilai-nilai hukum adat merupakan sebuah sumber hukum yang berada di Indonesia. Indonesia merupakan sebuah negara dengan jumlah penduduk muslim yang terbesar maka tidaklah heran apabila Indonesia juga memakai hukum agama terutama agama Islam sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan dan menjadi sumber dari hukum Indonesia.

Sejarah Hukum di Indonesia

Periode Kolonialisme

Periode kolonialisme itu dibedakan menjadi 3 era, yakni: Era VOC, Liberal Belanda dan juga Politik etis sampai pendudukan Jepang.

a. Era VOC

Pada masa penjajahan VOC, sistem hukum yang dipakai itu bertujuan untuk:

  • Keperluan sebuah ekspolitasi ekonomi sebagai membantu krisis ekonomi di Belanda;
  • Pendisiplinan bagi rakyat asli Indonesia menggunakan sistem otoriter
  • Perlindungan bagi orang-orang VOC, keluarga, dan juga para imigran bangsa Eropa.

Hukum Belanda itu diterapkan kepada bangsa Belanda ataupun Eropa. Sedangkan bagi rakyat pribumi, yang berlaku adalah hukum-hukum yang dibuat komunitas itu secara mandiri. Tata politik dan juga pemerintahan dizaman itu sudah mengesampingkan hak-hak dasar pada rakyat di nusantara dan juga menjadikan penderitaan yang sangat pedih kepada pribumi pada masa itu.

b. Era Liberal

Belanda pada tahun 1854 di Hindia-Belanda itu dikeluarkan Regeringsreglement yang kemudian dinamakan oleh RR 1854 atau juga Peraturan yang mengenai soal Tata Pemerintahan dii Hindia-Belanda yang bertujuan melindungi kepentingan dari usaha-usaha swasta di negara jajahan dan untuk pertama kalinya mencantumkan sebuah perlindungan hukum bagi rakyat pribumi dari jajahan yang sangat sewenang-wenang. Hal ini dapat dilihat pada Regeringsreglement atau RR 1854 yang mengatur tentang.pembatasan kepada eksekutif atau paling utama Residen dan kepolisian, juga jaminan soal untuk proses peradilan yang bebas.

Otokratisme administrasi bangsa kolonial masih saja terjadi diera ini, walaupun tidak lagi sekejam dulu. Pembaharuan hukum yang pada saat itu didasari oleh sebuah politik liberalisasi ekonomi yang ternyata tidak bisa meningkatkan kesejahteraan untuk rakyat pribumi, sebab dari eksploitasi itu terus terjadi.

c. Era Politik Etis

Sampai pada masa Kolonialisme Jepang Politik Etis itu diterapkan pada awal abad ke-20. Kebijakan-kebijakan diawal politik etis yang pad asaat itu berkaitan langsung dengan sebuah pembaharuan hukum diantaranya sebagai berikut:

  • Pendidikan untuk rakyat pribumi, termasuk pula pendidikan lanjutan dari hukum;
  • Pendirian Volksraad, yakni lembaga perwakilan bagi kaum pribumi; 
  • Manajemen organisasi sebuah pemerintahan, yang terutama pada sisi efisiensi; 
  • Manajemen dari lembaga peradilan, yang utama pada hal profesionalitas; 
  • Pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan yang berorientasi dengan kepastian hukum. 

Pada bidang peradilan, pembaharuan yang sudah terjadi yakni:

  1. Penghapusan suatu pluralisme atau dualisme dalam tata peradilan;
  2. Unifikasi kejaksaan;
  3. Penghapusan suatu pembedaan polisi kota dengan lapangan atau pedesaan;
  4. Pembentukan sebuah lembaga pendidikan hukum;

Era Revolusi Fisik Sampai Dengan Demokrasi Liberal 

ciri ciri sistem hukum indonesia

a. Era Revolusi Fisik

Melanjutkan unfikasi dari badan-badan peradilan yang melaksanakan penyederhanaan. Mengurangi suatu yang membatasi peranan sebuah badan-badan pengadilan adat dan swapraja, kecuali badan-badan pengadilan agama yang bahkan diperkuat dengan pembentukan sebuah Mahkamah Islam Tinggi.

Ciri-ciri Sebuah Sistem Hukum

  • terdapat perintah dan juga larangan
  • terdapat sebuah sanksi tegas untuk yang melanggar
  • perintah dan juga larangan haruslah ditaati bagi seluruh masyarakat

Setiap orang haruslah bertindak seperti itu untuk menjaga suatu ketertiban pada bermasyarakat. Oleh karena itulah, hukum yang meliputi berbagai peraturan dan menentukan yang mengatur sebuah hubungan antara orang satu dengan orang lain yang bisa disebut pula kaedah hukum yakni peraturan-peraturan dari kemasyarakatan.

Kaedah Hukum

Sumber-sumber yang sudah menjadi sebuah kaedah hukum ataupun peraturan dalam kemasyarakatan:

  1. Norma Agama adalah sebuah peraturan hidup yang isinya perintah dan juga larangan yang sumbernya itu dari Yang Maha Esa.
  2. Norma Kesusilaan adalah sebuah peraturan yang sumbernya dari hati nurani.
  3. Norma Kesopanan adalah sebuah peraturan yang hidup di dalam masyarakat tertentu.
  4. Norma Hukum adalah sebuah peraturan yang dibuat penguasa yang isinya perintah dan juga larangan yang sifatnya mengikat.

Unsur-unsur Sistem Hukum

Di dalam suatu sistem hukum yang ada unsur-unsur yang dapat membangun sebuah sistem tersebut yakni sebagai berikut:

  1. Peraturan yang mengatur dari tingkah laku manusia pada kehidupan bermasyarakat
  2. Peraturan yang sudah ditetapkan oleh sebuah instansi resmi sebuah negara
  3. Peraturan yang sifatnya memaksa
  4. Peraturan yang mempunyai sanksi tegas.

Sifat Hukum

Supaya peraturan hidup dalam kemasyarakatan agar benar-benar dapat dipatuhi dan juga di taati sampai menjadi sebuah kaidah hukum, peraturan hidup kemasyarakata haruslah mempunyai sifat mengatur dan juga memaksa. Bersifat memaksa supaya orang menaati suatu tata tertib dalam kehidupan masyarakat serta memberikan sebuah sanksi yang sangat tegas yang berupa hukuman kepada siapa yang sudah tidak mau patuh dan juga menaatinya.

Tujuan Hukum

Hukum bertujuan untuk menjamin adanya sebuah kepastian hukum didalam masyarakat dan juga hukum harus juga bersendikan kepada keadilan, yakni asas-asas keadilan dari golongan masyarakat itu. Sementara itu, para ahli hukum itu memberikan sebuah tujuan hukum menurut dari sudut pandangnya masing-masing.

  1. Prof. Subekti, S.H. Menurutnya hukum itu mengabdi dengan tujuan Negara yang didalamnya adalah mendatangkan sebuah kemakmuran dan juga kebahagiaan kepada rakyatnya.
  2. Prof. Van Apeldoorn, tujuan dari hukum yakni mengatur pergaulan didalam hidup manusia dengan damai.
  3. Geny, hukum itu bertujuan untuk mencapai sebuah keadilan, dan juga sebagai sebuah unsur daripada keadilan yang disebutkannya.
  4. Jeremy Betham, hukum bertujuan sebagai untuk mewujudkan yang berfaedah untuk orang.
  5. Prof. Van Kan, hukum itu bertujuan menjaga sebuah kepentingan setiap manusia agar kepentingan-kepentingan tidak bisa diganggu.

Demikian lah pembahasan kali ini semoga dengan dibuatnya artikel ini dapat membantu kalian dan terima kasih telah membaca dan berkunjung.

Baca Juga Lainnya:

Related posts: